Surabaya, Muktamar
Pengurus Pusat Muslimat NU mengusulkan agar pimpinan NU dan badan otonom (Banom) di bawah naungan NU tidak merangkap jabatan publik. Perangkapan jabatan ini rawan menyebabkan agenda organisasi terbengkalai, selain itu dikhawatirkan intervensi pemerintah terhadap NU akan semakin besar.

Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa di Surabaya Rabu (11/11) mengatakan, usulan ini akan disampaikan dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar, Maret 2010 mendatang.

Hal ini disampikannya terkait perangkapan jabatan Saifullah Yusuf sebagai Ketua Umum PP GP Ansor dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Mestinya Saiful segera mundur dari GP Ansor setelah terpilih sebagai Wagub.

Belakangan, di muka publik Saiful malah sering memberikan komentar negatif terhadap kepemimpinan NU. Saiful di sela kegiatan dinasnya secara terbuka menyatakan menolak KH Hasyim Muzadi maju lagi menjadi Ketua Umum PBNU. Menurut Khofifah, statemen ini merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap NU.

”Ada apa dengan Pemprov Jatim, kok pejabatnya dibiarkan mengoreksi yang sudah pada tataran intervensi NU,” katanya.

Menurutnya, tidak diperbolehkan adanya intervensi pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan NU. Ia khawatir Saiful yang tekesan lebih suka mengurusi persoalan internal NU di muka publik NU dari pada menjalankan tugas sebagai Wagub.

“Dari statemen Mas Saiful menunjukkan tidak adanya profesionalisme dan proporsionalisme sebagai seorang birokrat. Jangan sampai ada omongan di masyarakat, birokrat NU nggak pernah ngurusi rakyat. Kepercayaan masyarakat harus dijaga," katanya. (sam)